Jakarta, CNBC Indonesia- Website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan dibobol hacker dan kabarnya 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) bocor.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis mengatakan kebocoran data ini harus dipertanggungjawabkan oleh pengolah data yakni KPU.
Sementara Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) mengatakan kebocoran data KPU merupakan data DPT terkait Pemilu. Dimana data sample 500 ribu yang ditunjukkan hacker sangat terbuka yang meliputi data KK, KTP hingga TPS.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persada mengatakan persoalan data bocor ini hal yang serius karena terkait keamanan data pribadi masyarakat.
Seperti apa kasus ancaman dan dampak dri kebocoran data DPT di KPU? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persada dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis dalam Profit,CNBCIndonesia (Jum’at, 01/12/2023)
Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya di sini