Duh, Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP, Pertamina Bakal Tutup Pangkalan

Better experience in portrait mode.

Pertamina memastikan penjualan LPG 3 kg yang disubsidi akan sesuai dengan regulasi.

Mulai tahun baru 2024, setiap pembelian tabung gas melon memerlukan identifikasi KTP bagi konsumen terdaftar.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk konsumen akhir, melainkan juga untuk transaksi gas subsidi di pangkalan resmi yang akan dipantau secara sistematis sesuai pernyataan Alfian Nasution, Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina.

Alfian menegaskan kepada pangkalan agar mematuhi prosedur distribusi yang telah ditetapkan. Pertamina siap memberlakukan sanksi serius berupa penutupan usaha bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

“Jika dia menjual tanpa NIK, itu kita gampang mendeteksinya. Tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina melalui agen terhadap pangkalan-pangkalan yang melakukan pelanggaran itu. Itu pasti kita tutup,” ujar Alfian.

Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, menekankan bahwa pangkalan memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan data konsumen yang membeli gas LPG 3 kg. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik pengoplosan.

Jadi sejauh memang penjualan itu dilakukan di titik terdepan dan menggunakan aplikasi yang untuk mendata, tentu saja itu merupakan bagian dari pengawasannya,” pungkas dia.

Verifikasi Total Penerima Subsidi LPG 3 Kg oleh Pertamina Memakan Waktu Setahun Lagi.

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa mereka memerlukan waktu hingga maksimal 1 tahun untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap konsumen yang memenuhi syarat untuk membeli LPG 3 kg.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian tabung gas melon subsidi di pangkalan resmi harus disertai dengan KTP dan KK.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menyatakan bahwa sejak proses uji coba registrasi dimulai pada 1 Maret 2023, telah berhasil mengurangi tingkat konsumsi LPG 3 kg yang bersubsidi.

Dia yakin bahwa transaksi melalui aplikasi sistem merchant dapat membantu dalam mendeteksi pembelian yang tidak wajar.

Namun, upaya pembatasan transaksi LPG 3 kg masih dalam tahap penyempurnaan, termasuk dalam persiapan sistem audit yang dapat digunakan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa dari total 189 juta KTP yang tercantum dalam data P3KE, sekitar 31,5 juta NIK terdaftar dalam sistem transaksi pembelian tabung gas melon, sedangkan 7,1 juta NIK masih dalam proses verifikasi untuk memastikan status keberhakannya.

“Tindak lanjutnya seperti apa? Kemarin kita sudah rapatkan dengan tim dari Pertamina, terhadap data yang 7,1 juta NIK sampai saat ini akan kita lakukan verifikasi, apakah ini benar-benar konsumen atau masyarakat yang berhak menerima subsidi atau tidak,” kata Mustika.

Rekomendasi

Gas LPG 3kg