Jakarta, CNBC Indonesia – Alokasi anggaran pupuk bersubsidi pada tahun 2024 mendatang rencananya diberikan sebesar Rp26,68 triliun. Sayangnya, alokasi tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada, Koordinator Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian (Kementan) Yanti Erma mengakui adanya ketimpangan antara kebutuhan di lapangan dengan alokasi anggaran yang ada.
“Anggaran Rp26 triliun dari pagu indikatif, ketika kita coba pendekatan RKPP Audited 2022, kita hanya bisa mendapatkan 4,8 juta untuk tahun ini, padahal kebutuhan 10,7 juta untuk dua jenis pupuk, urea dan NPK, ngga ada separuh itu yang bisa didapat petani kalau proporsional berdasar RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok),” katanya dalam webinar, Rabu (6/12/2023).
RDKK merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi. Masing-masing Kelompok Tani perlu mengajukan kebutuhan rencananya dalam program satu tahun ke depan ke Kementan.
“RDKK ditutup kemarin, luar biasa, hampir semua provinsi mengajukan perpanjangan, sementara kami tutup dulu, karena gimana pun per akhir Desember kami harus mendapatkan SK dari Bupati untuk pengalokasian di Januari,” sebut Yanti.
Sementara ada perubahan skema subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Petani (BLP). Bantuan tersebut nantinya akan ditransfer langsung ke petani melalui rekening perbankan atau dompet digital milik petani. Perubahan skema ini dilakukan pada 2023 namun dasar penyalurannya masih pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
“Terus terang di tahun 2023 ini karena gencar harus dilakukan BLP sehingga kita coba, kami harus seperti apa? Ini dengan BLP, sementara di saat kami mengajukan kami masih mengacu Permentan 10 existing, kami coba mengajukan Kepmen alokasi, tapi pimpinan kami bermasalah, jadi ngga bisa diajukan, kemudian pergantian sampai 3 menteri,” ujar Yanti.
Adanya pergantian Mentan membuat pengajuan subsidi pupuk tidak bisa dilakukan dengan segera. Ketika Amran Sulaiman menjadi Mentan, Yanti langsung mengajukan angka 4,8 juta ton pupuk bersubsidi, namun Amran menolaknya karena dinilai terlalu sedikit.
“Makanya diminta himpun data RDKK, sebenarnya kebutuhan berapa? Karena 2023 kami ngga menghimpun RDKK jadi kami ngga tau riil di masing-masing petani. 2024 diminta himpun lagi data RDKK. Per tadi malam ditutup, kami coba analisa karena harus clearkan sampai sebatas mana konsolidasi yang dilakukan masing-masing kepala dinas. Kami perlu waktu juga, rencananya dipadatkan, terakhir dengan Dukcapil karena ternyata Dukcapil dinamis datanya, kalau input bulan lalu, belum tentu bulan ini valid,” sebut Yanti.
Artikel Selanjutnya
Plt Mentan Gercep, Pusat Subsidi Pupuk Mulai Dipelototi
(dce)