Jakarta, CNBC Indonesia – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menilai pemerintah pusat seharusnya melibatkan berbagai macam stakeholder dalam menjalankan sebuah kebijakan. Salah satunya seperti kebijakan transisi energi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Dialog Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis malam (11/1/2024).
Menurut dia, dalam penyusunan peta jalan menuju transisi energi, selama ini pemerintah pusat tidak pernah melibatkan stakeholder yang ada di daerah. Padahal peran dari daerah sangat penting dalam menjalankan sebuah kebijakan.
Misalnya penandatanganan komitmen di tingkat internasional seperti Paris Agreement dan sebagainya yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah regulasi. “Kesepakatan itu semua harus diturunkan dalam bentuk regulasi pusat Kementerian, Provinsi, Kab/Kota. Eksekusi lingkungan hidup itu ada di Kota ada di Kabupaten, bukan di tingkat nasional tapi coba ditanya Walikota, Gubernur pernahkah diajak bicara regulasi untuk support ini? Belum,” kata Anies.
Ia memandang pemerintah pusat seharusnya konsisten dalam menerapkan peta jalan yang telah disusun secara bersama-sama. Sehingga program transisi energi yang dicita-citakan dapat berjalan dengan seharusnya.
Anies menyadari bahwa biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan program transisi energi tidaklah sedikit. Karena itu, ia akan menggelontorkan pendanaan berupa subsidi untuk pengembangan transisi energi di Indonesia.
“Ketika subsidi diberikan maka kita akan mendapatkan ekonomi yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih bersih dan itu adalah manfaat yang gak bisa dihitung secara rupiah karena manfaatnya adalah ekosistem ekologi kita yang lebih baik,” ujarnya.
Anies berjanji akan memprioritaskan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) apabila terpilih menjadi Presiden 2024. Apalagi Indonesia masih menyimpan potensi sumber EBT yang cukup melimpah.
“Perlu melakukan prioritas pengembangan EBT di dalam negeri yang eksplorasinya membutuhkan komitmen investasi yang serius, kita punya cadangan geothermal yang luar biasa menurut statistik 40% dunia itu ada di Indonesia tapi investasi di sini risiko besar biayanya besar. Maka negara harus siap untuk ikut dalam kegiatan ini,” tambahnya.
Artikel Selanjutnya
Media Asing Tiba-Tiba Sorot Anies Baswedan Soal Ini
(pgr/pgr)